Kenapa Pemerintah Memblokir Telegram?

Seperti yang kita sering temui di pemberitaan media nasional bahwa pemerintah Indonesia memblokir Telegram, sebuah media sosial yang bisa dikatakan mempunyai banyak penggunanya.

Bukan tanpa alasan, pemerintah memblokir Telegram dengan pertimbangan yang matang, pemerintah menganggap bahwa Telegram lebih banyak hal negatif nya daripada manfaat yang diberikan.

Lalu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pemblokiran media sosial yang sering digunakan di dunia khususnya di Indonesia itu?

Telegram sangat sering digunakan teroris untuk berkomunikasi

Ini yang merupakan menjadi pertimbangan pertama kenapa pemerintah memblokir Telegram. BNPT mengatakan bahwa Telegram adalah media sosial yang sering digunakan oleh para teroris untuk berkomunikasi.

Bukan hanya digunakan oleh para teroris di Indonesia, media sosial ini juga digunakan oleh para teroris di belahan dunia lainya seperti ISIS, dapat dibuktikan seperti serangan di Paris.

Founder dari Telegrampun mengatakan bahwa applikasinya digunakan untuk berkomunikasi dalam serangan tersebut.

Mengapa teroris menyukai telegram?

Bukan karena mereka menyukai tampilan Telegram, mereka sering memakai Telegram dikarenakan alasan keamanan.

 Bahwa pihak yang berwenang tidak dapat melayak pengguna Telegram, data di Telegram benar-benar di enkripsi sehingga sangat tidak mungkin untuk di lacak.

Telegram juga mempunyai fitur penghapusan pesan, yang ketika pesan itu dihapus oleh pengguna, maka tidak dapat dikembalikan lagi, atau bisa dibilang dihapus secara permanen.

Bahkan pada 2013 lalu pihak Telegram memberikan imbalan sebesar $300.000 bagi siapapun yang bisa mencari celah dari media sosial tersebut.

Pihak Telegram sulit diajak kerja sama

Banyak negara-negara di dunia khususnya di Eropa yang meminta data dari Telegram, namun pihak Telegram enggan memberikan data tersebut.

Bahkan Rusia pernah mengancam untuk memblokir Telegram jika perusahaan tersebut tidak memberikan data penggunanya, namun pihak Telegram enggan memberikanya, sehingga Telegram di blokir di negara asalnya tersebut.

Kesimpulan

Mungkin kita sering berpikir pemerintah terlalu posesif dalam masalah sensor dan pemblokiran beberapa situs seperti situs manga, Vimeo, Reddit, dan Netflix.

Namun ini adalah sebuah pengecualian, saya rasa pemerintah sudah melakukan hal yang benar untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Kenapa Anggota DPR Cenderung Terlibat Korupsi?

Akhir-akhir ini media ramai membicarakan tentang kasus e-KTP atau KTP elektronik, salah satu agenda Pemerintah yang dianggap bisa mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam masalah data penduduk.

Namun ternyata oleh sebagian pihak proyek ini dianggap sebagai ladang emas, yang dapat mereka otak-atik anggaranya untuk kepentingan pribadi, tidak terkecuali beberapa oknum dari lembaga Legislatif ini, tercatat ada 51 anggota DPR terlibat dalam kasus korupsi e-KTP ini.

Bukan kali ini saja beberapa anggota DPR pernah terlibat dalam kasus korupsi, masyarakat seakan sudah biasa melihat banyak anggota DPR yang harus berurusan dengan hukum.

Lalu, apa yang mendorong anggota DPR cenderung terlibat dalam berbagai kasus korupsi di Tanah Air ini? berikut spekulasi kami.


Niat dan Tujuan

Tentu ini menjadi yang paling pertama, tentu harus ada niat dan tujuan. Untuk apa mereka ingin menjadi anggota DPR? apakah untuk mensejahterakan rakyat sesuai Pancasila?

Atau ada motif lain yang dimiliki pribadi masing-masing, pada dasarnya banyak politikus di negeri ini yang ingin mendapatkan kekayaan yang instant dengan menjadi politikus, apalagi mereka telah mengorbankan banyak harta dan kekayaan mereka dalam masa kampanye.

Tak jarang banyak politikus yang menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan posisi jabatan yang mereka inginkan, salah satunya adalah dengan money politic. Tradisi ini sudah kental dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia.

Tak heran kenapa mereka ingin kembalikan modal yang mereka habiskan dalam masa kampanye, oleh sebab itu mereka akan mencari proyek-proyek yang dapat mereka otak-atik untuk mengembalikan modal mereka.

Tidak Ada Pekerjaan

Ini juga merupakan salah satu faktor kenapa banyak para politikus yang terlibat kasus korupsi, karena sebagian besar para politikus ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan ingin menjadikan politik sebagai pekerjaan utama mereka.

Ini berbeda dengan sifat seorang politikus yang seharusnya bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi dan memenuhi ego masing-masing pihak.

Para oknum politik ini juga merasa tidak peduli dengan kepentingan orang banyak, dan mereka akan lebih mementingkan kekayaan yang mereka punya ketika mereka sudah pensiun.


Penjelasan diatas merupakan opini dan gambaran logis Kenapa Anggota DPR Cenderung Terlibat Korupsi, mereka yang terlibat kasus korupsi hanyalah oknum yang menyelewengkan jabatanya, masih banyak Anggota DPR yang mengabdi untuk mementingkan kepentingan bersama.