Sabtu, 01 Juli 2017

Rangkuman Materi Kependudukan Jepang di Indonesia


   Sebenarnya sudah banyak blog yang membahas tentang materi Kependudukan Jepang di Indonesia ini, akan tetapi banyak dari dari materinya membicarakan hal yang khusus sehingga melupakan point penting dari materi ini, materi ini bisa kalian dapatkan di bangku SMA, dan pengalaman saya sendiri, materi ini digunakan dalam soal-soal masuk Universitas seperti SBMPTN, SIMAK UI, UTUL UGM, ataupun UM lainya. Jadi saya akan menjelaskan materi ini berdasarkan point penting nya, dan berdasarkan soal-soal yang pernah keluar.

Latar belakang


   Jepang mengejutkan dunia pada 7 Desember 1941 dengan berhasil melumpuhkan Pangkalan Perang Amerika yang berada di Pearl Harbor, peristiwa ini menandai terjadinya Perang Pasifik, Jepang menyadari tidak bisa mengalahkan Amerika dalam Perang Pasifik tersebut dikarenakan SDA dan SDM sangat terbatas, akhirnya Jepang melakukan ekspansi besar-besaran, termasuk Indonesia.

Jepang memasuki wilayah Indonesia
   

   Jepang mendarat di Indonesia di Kota Tarakan pada 11 Januari 1942, dan Jepang disambut meriah oleh bangsa Indonesia, karena Jepang menyebut bahwa mereka adalah Hoko no ichu atau saudara lama bangsa Indonesia, Jepang juga berjanji bahwa dia akan mengusir Belanda dari Bangsa Indonesia dan berjanji akan membuat Indonesia merdeka.

Belanda menyerah kepada Jepang


   Pada 8 Maret 1942, Jepang dapat memukul pasukan Belanda sehingga Belanda terpaksa menyerahkan Indonesia kepada Jepang pada Perjanjian Kalijati, dimana pada saat itu bangsa Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang.

Kebijakan Militer Pemerintahan Jepang

   
   Setelah Jepang menduduki Indonesia, Jepang membuat 3 Pemerintahan Militer, yang dibagi menjadi:
  • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, bertugas untuk melindungi Sumatera dan beribukota di Bukittinggi.
  • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16, bertugas melindungi Pulau Jawa dan Madura, beribukota di Jakarta.
  • Pemerintahan Militer Angkatan Laut ke-2, bertugas melindungi Indonesia Bagian Timur dan beribukota di Makassar.
Kebijakan Politik Pemerintahan Jepang
 
   Jepang membuat beberapa kebijakan politik, beberapa diantaranya:
  • Membubarkan organisasi yang sudah ada pada jaman Belanda, kecuali MIAI dikarenakan Jepang menganggap bahwa MIAI sama-sama anti barat.
  • Mendirikan Organisasi Gerakan 3A, digunakan untuk menyebarkan Propaganda Jepang bahwa Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia, diketuai oleh Mr.Syamsudin
  • Mendirikan Organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), digunakan untuk membangun kembali dan menghidupkan apa yang sudah di hancurkan oleh Belanda, diketuai oleh 4 Serangkai yaitu, Soekarno, Moh.Hatta, Suwardi Suryaningrat dan KH.Mas Mansyur.
  • Mendirikan Jawa Hokokai, berfungsi untuk memacu semangat bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik.
  • Memberi janji kemerdakaan kepada bangsa Indonesia
Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jepang
 

   Jepang juga merubah struktur Ekonomi yang telah diterapkan oleh Belanda sebelumnya, seperti:
  • Penyitaan seluruh aset Belanda
  • Penghapusan tanaman perkebunan
  • Mewajibkan menanam Pohon Jarak dan Padi
  • Mewajibkan bangsa Indonesia menyerahkan 60% dari hasil panen mereka
  • Membentuk koperasi dengan nama Kumiyai.
Kebijakan Sosial dan Budaya Pemerintahan Jepang
   


   Beberapa kebijakanya seperti:
  • Mewajibkan merayakan Tencosetsu (Hari lahir Kaisar Hirohito)
  • Mewajibkan pelaksanaan Sekrei (Menyembah matahari pada pagi hari)
  • Diizinkanya proses Indonesiasi
  • Penggunaan Tarikh Sumera menggantikan Tarikh Masehi (1942 Masehi = 2602 Sumera)
   Berikut adalah materi tentang Kependudukan Jepang di Indonesia yang paling sering ditanyakan dalam soal-soal Perguruan Tinggi, saya sudah membuatnya sesingkat mungkin, tidak perlu membaca berlembar-lembar materi, cukup point intinya saja, karena sebenarnya belajar itu mudah asalkan kita tidak menyerah sampai kita paham.
Share: